JAKARTA – Pegiat media sosial, Denny Siregar turut buka suara agar PDI-Perjuangan mengambil tindakan tegas dengan memecat Arteria Dahlan.
Hal itu terkait dengan pernyataan Arteria Dahlan yang menyinggung bahasa Sunda.
“Kalau saya sih pecat aja orang itu.. Orang ini sombongnya minta ampun,” tulis Denny Siregar, di akun Twitter-nya Jumat (21/1).
Denny Siregar bilang, pemecatan Arteria Dahlan akan membuat citra PDIP sekalian bagus di mata publik.
“Jika PDI-Perjuangan berani memecat dia, maka itu akan membuat nama partai bersih karena bisa bersikap tegas terhadap kader partai yang tidak mampu menjaga lisannya dengan baik di depan publik,” ujarnya.
Setidaknya, pernyataan Denny Siregar ini senada dengan Ketua DPD PDI-Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono.
Dia juga meminta DPP PDI-P, memecat Arteria Dahlan.
“Tadi (rekomendasi) sanksi yang paling berat. Sanksi ada beberapa dari mulai teguran, peringatan, sampai dengan pemecatan,” kata Ono di Bandung, Jawa Barat.
Ono mengatakan, apa yang dilakukan Arteria Dahlan sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kader PDI Perjuangan.
Terhitung dari kemarin, kata Denny, sudah banyak kader PDI Perjuangan di Jabar yang menyampaikan hal serupa.
Arteria Dahlan sebelumnya telah meminta maaf kepada suku Sunda atas pernyataannya yang dianggap rasis.
“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria, Kamis, 20 januari 2022.
Permohonan maaf itu disampaikannya usai memberikan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan di kantor DPP PDIP, Menteng.
“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai Kader Partai saya siap menerima sanksi yang diberikan Partai,” katanya.
Kendati telah meminta maaf kepada masyarakat Sunda, Arteria Dahlan akan tetap mendapatkan sanksi dari DPP PDIP.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, sanksi diberikan lantaran Arteria Dahlan dinilai melanggar etik dan disiplin partai.
Akibat pernyataannya itu, Arteria mendapat sanksi teguran tertulis dari DPP PDIP.
“Surat sanksi peringatan ditandatangani Pak Sekjen dan saya sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan,” kata Komaruddin Watubun kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).
