JAKART – Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tengah menghitung kemungkinan pemberian subsidi untuk BBM jenis Pertalite (RON 90), untuk menggantikan BBM Premium (RON 88) yang kurang ramah lingkungan.
Hal itu ditanggapi positif oleh pengamat energi, Mamit Setiawan. Kepada Fin, Mamit menuturkan bahwa jika kebijakan Pertalite bersubsidi dijalankan, maka hal itu bisa mengurangi beban Pertamina dan membuat perusahaan itu semakin sehat.
“Saya kira jika bener Pertalite diberikan subsidi atau kompensasi sudah sangat tepat. Apalagi saat ini disparitas harga antara yang di jual dengan keekonomian jauh sekali,” ujar Mamit yang juga merupakan Direktur Eksekutif Energy Watch, Jumat, 14 Januari 2022.
Selama ini, selisih harga jual dengan harga keekonomian yang begitu tinggi, jelas sangat membebani Pertamina Patra Niaga, sebagai Subholding Commercial & Trading (C&T) yang menjual BBM Pertalite.
“Pertamina dalam hal ini sub holding C&T yang menanggung selisih harga tersebut. Padahal saat ini konsumsi Pertalite 20 juta Kiloliter (KL) sepanjang 2021 kemarin. Jadi sangat besar nilai yang harus ditanggung oleh Pertamina,” tuturnya.
Kemudian untuk menjadikan Pertalite sebagai BBM penugasan, Mamit menyebut hal itu bisa dilakukan, mengingat dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2021 yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 2, yang dikatakan BBM penugasan adalah BBM dengan ron minimal 88.
“Jadi kalau lebih tinggi seperti Pertalite ya harusnya gak masalah. Kasihan Pertamina jika tidak diberikan kompensasi atau tidak dibolehkan melakukan penyesuaian harga. Babak belur keuangan mereka,” tegas Mamit.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu beberapa waktu lalu sempat membicarakan soal wacana subsidi terhadap BBM Pertalite.
“Dalam konteks Pertalite, sebenarnya komponen 50 persen dari Pertalite itu Premium. Jadi dalam konteks ini Premium tetap jenis BBM bersubsidi,” ucap Febrio.
Ia menambahkan bahwa wacana pemberian subsidi terhadap Pertalite tidak akan mengubah harga jual eceran BBM.
“Kita melihat bahwa pola konsumsi masyarakat sudah berubah. Sehingga apa yang kita lihat di masyarakat itu akan kita sesuaikan dengan kebijakan subsidi kita ke depan,” pungkas Febrio. (Fin-red)
