“DPR sekarang ini ada rubber stamp, pemberi stempel kebijakan pemerintah, DPR tidak bersikap kritis lagi,” begitu ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, Jumat (14/1) dilansir Jawa Pos.
Hal tersebut diungkapkannya lantaran banyaknya jumlah partai politik di DPR yang menjadi koalisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Maka bukanlah sesuatu yang aneh ketika elite Demokrat, Benny K Harman mengakui, saat ini DPR RI hanya terlihat sebagai tukang stempel bagi kebijakan-kebijakan pemerintah.
Partai politik dan koalisi
Benny menilai, dengan banyaknya partai politik pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin mengakibatkan DPR tidak lagi kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga dia mengeluhkan kondisi ini.
“DPR kehilangan fungsinya untuk melakukan kritisi untuk menyampaikan kebijakan alternatif terhadap kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah,” katanya.
Karena itu, Anggota Komisi III DPR ini menyarankan agar Presiden Jokowi bisa memberikan ruang kepada para anggota DPR untuk tetap mengawasi dan mengkritisi program-program peemerintahan. DPR tetap harus bersuara lantang sebagaimana mestinya.
“Ini juga menurut saya Presiden Jokowi harius menghargai, harus menghormati insitusi DPR. Walaupun beliau didukung oleh delapan parpol tapi beliau hendaknya tetap memberi ruang kepada anggota DPR dari parpol itu untuk menpaikan aspirasi agar DPR bisa menjalankan fungsinya bener-bener dengan baik,” ungkapnya.
Namun demikian, Benny menilai tidak setuju jika fraksi di DPR dihapus. Menurutnya, keberadaan fraksi di DPR masih penting untuk menjaga koordinasi sinkronisasi dan kesamaan sikap dan pandangan dengan partai politik.
“Agar tidak ada disconnect antara apa yang jadi harapan rakyat, apa yang jadi harapan konstituen, dengan apa yang diperjuangkan oleh partai. Kalau kami jelas, jelasnya apa yang jadi aspirasi dan harapan rakyat itu lah yang kami perjuangkan,” pungkasnya. (jp/zar)
