JAKARTA – Jelang pemilu 2024, Mabes Polri mulai bersiap melakukan pengamanan. Sejak saat ini, aparat sudah mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), salah satunya penyebaran berita bohong alias hoax.
“Prediksi kami Tahun 2022 sampai menjelang 2024 situasi-situasi seperti itu (maraknya penyebaran berita hoax) akan muncul kembali dan ini harus kita antisipasi bersama,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Rabu (12/1).
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menyampaikan, langkah-langkah antisipasi gangguan kamtibmas itu bisa dilakukan secara bersama. Masyatakat harus menyadari Indonesia adalah bangsa besar, yang terdiri dari suku, agama, dan bahasa yang sangat banyak.
“Jangan sampai terprovokasi oleh orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini,” tegasnya.
Sebab, kata Dedi, posisinya mendekati tahun-tahun politik atau mendekati pesta demokrasi di pemilu 2024, meskipun masih beberapa tahun lagi, tapi isu-isu yang berkembang ini sudah mulai mengarah ke sana.
Dedi menuturkan, pada 2019 lalu, terjadi perang informasi, perang survei, politik identitas, perang psikologis, money politic, perang informasi dan teknologi (IT), kampanye hitam, kampanye negatif, serta penyebaran berita bohong. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak muncul lagi pada masa sekarang.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Data kita, 170 juta pengguna media sosial aktif ini perlu literasi-literasi dalam rangka meluruskan informasi, konten berita yg boleh dikatakan sangat lemah verifikasi dari sumber, sehingga muncul hoaks tersebut,” tandas Dedi.
Setidaknya ada tiga wacana yang beredar di tengah publik terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024: Februari, April, atau Mei.
Sebelum menetapkan hari-H pencoblosan, perlu pertimbangan secara matang, jangan grasah-grusuh, apalagi sampai ada muatan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu.
(jawapos-red)
