Sumber daya swasta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan di berbagai mata rantai pasokan vaksin. Jaringan rumah sakit swasta yang luas juga bisa digunakan untuk pemantauan dan pemeliharaan kekebalan tubuh. Selain itu, lanjut dia, keterlibatan sektor swasta dapat membantu mengurangi beban pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat memfokuskan sumber daya pada intervensi lain yang sama pentingnya dalam penanganan pandemi ini. Misalnya, meningkatkan edukasi publik mengenai vaksin dan meningkatkan kapasitas 3T.
Andree juga menekankan perlunya pengawasan ekstra supaya vaksin untuk program vaksinasi nasional tidak digunakan sebagai program vaksinasi booster berbayar. Pengalihan seperti itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga akan memperparah ketimpangan vaksinasi. ”Jangan sampai terjadi vaksin pertama atau kedua yang gratis untuk masyarakat pedalaman malah beralih jadi vaksin berbayar ketiga untuk masyarakat perkotaan,” tegasnya.
Menurut dia, Indonesia perlu terus mengamankan alokasi vaksin global sampai bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri. Namun, persediaan yang melimpah perlu diiringi pemerataan vaksin yang lebih serius.
Pada kesempatan lain, perwakilan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 harus diberikan secara adil. Caranya, melihat kelompok risiko mana yang bisa diprioritaskan. Lansia dianggap belum banyak menerima vaksin. ”Setidaknya ada 6,9 juta warga lansia yang belum mendapatkan vaksin sama sekali,” ujarnya.
Pemberian vaksin booster dinilai bukan langkah bijak. Apalagi jika tidak memiliki skema untuk mengejar ketertinggalan kelompok rentan guna mendapatkan akses vaksinasi Covid-19. (jawapos-red)
