BANDUNG – Untuk penyederhanaan birokrasi, Pemprov Jabar menerapkan mekanisme kerja baru dengan Team of Teams (ToTs).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar Yerry Yanuar mengatakan, Team of Teams merupakan mekanisme kerja baru yang pelaksanaan pekerjaannya berbasis penugasan tim dalam organisasi ataupun lintas organisasi.
Penugasan Team of Teams tersebut akan dilakukan untuk seluruh perangkat daerah sesuai dengan core business ataupun urusan pemerintahan.
Penunjukan Team of Teams ini didasarkan pada basis keahlian yang dimiliki oleh pegawai, terutama jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.
” Jadi tim nanti berdasarkan keahlian dan kemampuan,’’kata Yerry kepada wartawan, Jumat, (7/1).
Dia menilai, mekanisme ini, akan memiliki sifat agile dan fleksibilitas tinggi karena terbiasa bekerja cepat.
Dengan begitu, pada akhirnya akan terbentuk mind set, skill set, dan culture set, yang agile dalam organisasi pemerintah, terutama Provinsi Jawa Barat.
Agile government atau pemerintahan yang agile merujuk pada organisasi pemerintahan yang mampu merespons dan beradaptasi cepat.
Untuk proses kerja Team of Temas ini singkat. Ada tiga tahap yang akan dilakukan. Pertama, penyusunan prioritas dan rencana operasional kerja instansi perangkat daerah.
Program itu merupakan masalah strategis Provinsi Jawa Barat. Hal ini dibedakan menjadi dua jenis pekerjaan, yakni yang bersifat administratif dan bersifat pengembangan atau improvement.
Proses kerja selanjutnya adalah penyusunan tim dan penetapan tim sesuai dengan pembagian tugas yang terbagi dalam empat ruang lingkup.
Tim Kerja Internal Bidang, Tim Kerja Lintas Bidang, Tim Kerja Lintas Perangkat Daerah, dan Tim Kerja Lintas Instansi, baik pusat, kabupaten kota maupun lembaga lainnya.
“Terakhir, pembagian tugas dan pelaporan tugas yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim masing-masing Project,” tutur Yerry.
Yerry menambahkan, Tim ini dibentuk bukan berdasarkan struktur kelembagaan, tapi berdasarkan pendekatan tertentu. Misalnya berbasis keahlian.
‘’Hal ini dilakukan untuk memberikan respons cepat terhadap masalah yang terjadi dan mengakselerasi inovasi-inovasi pada perangkat daerah,” imbuhnya.
Selain itu, Yerry menuturkan bahwa penyederhanaan struktur menjadi salah satu implikasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya birokrasi kelas dunia.
