Elemen Masyarakat Desak DPRD Buat Pansus untuk Menanyakan Permasalahan Kepada Bupati Garut

GARUT – Sejumlah Ormas dan elemen masyarakat yang tergabung dalam D’RAGAM mendesak DPRD Kabupaten Garut membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggunakan hak interpletasi kepada Bupati Garut Rudy Gunawan.

Dalam aksi tersebut, D’RAGAM diberikan kesempatan untuk beraudensi dengan sejumlah anggota dewan di antaranya, Deden Sofyan dari Fraksi Golkar, Dadang Sudrajat dari Fraksi Demokrat dan Dadan Wandiansyah dari Fraksi PDI Perjuangan.

‘’Alhamdulillah dewan tadi menyepakati akan mencoba menggalang dukungan dan menggunkan hak interpletasi untuk menanyakan berbagai permasalahan dan menanyakan kinerja Bupati Garut,’’kata Ketua DPP PMPR Rohimat dalam keterangannya, (25/12)

Dia mengatakan, berbagai persoalan yang mencuat di Kabupaten Garut adalah, banyaknya terjadi bencana alam di Kabupaten Garut karena terjadi kerusakan lingkungan.

Masalah ini, sudah di laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, isu penunjukan RS Medina sebagai Rujukan Rumah Sakit Covid19 diduga sarat dengan kepentingan pribadi atau diduga ada Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KNN).

‘’Publik Garut tahu bahwa Rumah Sakit itu milik Bupati,’’kata dia.

Menurutnya, dalam MoU Rumah Sakit Medina jadi rujukan Covid-19 dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Anak Bupati sendiri.

Sementara itu, Ketua GMBI Distrik Garut Ganda mengatakan, masalah Rumah Sakit Medina sudah dilaporkan ke KPK. Bahkan, pihaknya memiliki dokumennya.

Bupati dinilai tidak memiliki empati ke masyarakat Garut sendiri, manakala sedang tertimpa bencana banjir bandang, Dia malah pergi ke Lombok dengan alasan melakukan evaluasi kinerja dan memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan.

‘’Saya rasa ini sangat disayangkan dan seperti tidak memiliki etika sebagai kepala daerah, malahan sampai joged tiktok,’’kata dia.

Perbuatan itu, dinilai tidak memiliki rasa empati terhadap Warga Korban Bencana Banjir Bandang dengan berwisata ke luar Daerah dan Berjoged TIKTOK.

Untuk itu, D’RAGAM meminta kepada DPRD Kabupaten Garut agar segera membentuk Pansus dan menggunkan hak Interpletasi untuk menanyakan langsung kepada Bupati Garut Ruddy Gunawan. (red).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan