oleh

Desa Cileles Sumedang Dihantui Banjir Imbas Proyek Tol Cisumdawu

SUMEDANG – Proyek Tol Cisumdawu menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan serta pemukiman masyarakat.

Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang terkena dampak proyek Tol Cisumdawu.

Bagaimana tidak, wilayah Desa Cileles merupakan dataran tinggi akan tetapi akibat proyek Tol Cisumdawu, daerah tersebut sering diterjang banjir yang cukup besar.

Kepala Desa Cileles, Duduy Abdul Kholik membenarkan, wilayahnya yang sejak dulu tak pernah mengalami banjir, kini genangan air serta lumpur kerap menghantui akibat terkena dampak proyek Tol Cisumdawu.

“Yang terkena dampak (proyek) Tol (Cisumdawu) itu RW07, 06, 05 dan RW04,” kata Duduy kepada Jabar Ekspres, Minggu (26/12).

Menyikapi polemik tersebut, Duduy menyampaikan, dirinya bersama masyarakat sudah mengajukan beberapa tuntutan terkait polemik proyek tersebut.

“Upaya yang dilakukan, kita berkoordinasi. Bahkan sebelumnya sudah audensi, kita ada tiga tuntutan,” pungkas Duduy.

Duduy berujar, banjir yang kerap melanda Desa Cileles akibat proyek Tol Cisumdawu itu selain menggenangi jalan dan rumah warga, sekolah, lahan pesawahan hingga masjid ikut menjadi korban luapan air disertai lumpur setiap hujan mengguyur.

“Tuntutan pertama, normalisasi irigasi, kedua ganti rugi (kepada) warga yang terkena dampak (salah satunya) pesawahan,” tutur Duduy.

“Yang ketiga, tuntutan kita penyelesaian secara permanen. Jadi ada bekas embung (penampungan air), bagaimana supaya bisa diaktifkan kembali,” tambahnya.

Duduy menjelaskan, penampungan air yang dimaksud tersebut, dapat berfungsi sebagai penahan air terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi.

“Jadi supaya tidak langsung, (air jumlah besar turun ke warga) tapi ada penahan dulu,” imbuh Duduy.

Diketahui, penampungan air yang termasuk pada wilayah Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, tepat berada di atas Desa Cileles.

Menurutnya, yang menjadi kendala dalam mengaktifkan kembali penampungan air tersebut selain karena lintas daerah juga salah satunya karena ada pihak di luar pemerintahan yang mengelola, sehingga Desa Cileles cukup kesulitan dalam mengupayakannya alias perlu adanya dorongan dari pusat.

“Dari tiga tuntutan itu, baru satu yang sudah direalisasi, untuk normalisasi irigasi. Walaupun belum tuntas,” kata Duduy.

Duduy menyebut, normalisasi irigasi itu dilakukan melalui Ikatan Padat Karya. Adi Karya membiayai masyarakat secara manual menggunakan pacul.

“Hanya berjalan dua pekan, karena pihak (pemborong) Adi Karya belum menyanggupi untuk dilanjutkannya mormalisasi irigasi, disebabkan karena biaya yang cukup besar, Rp35 juta dalam satu Minggu,” tutup Duduy. (mg5)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga