JAKARTA – Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, bahwa Pemerintah sudah memberikan perhatian khusus untuk kesejahteraan para petani.
Menurutnya, berbagai kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional, termasuk kemudahan perizinan sudah menjadi program prioritas agar perekonomian nasional terus tumbuh.
‘’Sektor tersebut mampu menunjukkan resiliensi dalam masa krisis dan menunjukkan peran sektor pertanian mampu bertahan sebagai buffer perekonomian,’’Menko Airlangga Hartarto dalam keterangnnya, (21/12).
Pemerintah juga mendorong pembentukan dari badan pangan nasional kemudian sinergi BUMN untuk distribusi pangan pasca panen dan kerja sama pembiayaan.
‘’Kerjasama pembiayaan ini telah dialokasikan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),’’kata Airlangga Hartarto.
Ketua DPP Partai Golkar ini menyebutkan, untuk penyaluran KUR di sektor pertanian, sejauh ini telah dialokasikan sebesar 30,1 Persen
‘’Jumlah ini merupakan kedua terbesar dalam KUR setelah sektor perdagangan sebesar 44,7%,’’ ucap Menko Airlangga.
Sistem pangan nasional itu, secara kolaboratif akan meningkatkan produksi pangan berkualitas dan aman.
‘’Ini juga harus didukung oleh lingkungan yang kondusif, stabilitas akses pangan, efisiensi distribusi pangan, serta pemberian bantuan pangan bagi rumah tangga rawan pangan,’’Kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga Hartarto menilai, untuk pengembangan pertanian berkelanjutan, integrasi hulu-hilir harus ada pemanfaatan teknologi.
Dalam lingkup korporasi, hal ini sudah menjadi syarat peningkatan daya saing komoditas pertanian, baik untuk pemenuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.
Untuk mendukung program strategis di sektor pangan dan pertanian, Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan diantaranya stabilisasi harga dan pasokan pangan.
‘’Pengembangan Kawasan Hortikultura Orientasi Ekspor, pengembangan sawit rakyat, pengembangan usaha peternakan terintegrasi, serta pengembangan korporasi petani dan nelayan tidak luput dari perhatian pemerintah,’’tutup Menko Airlangga Hartarto. (red)
