Sedangkan di Bali khususnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, lanjutnya, terdapat Paguyuban Pedagang Asal Kabupaten Bandung yang saat ini dalam kondisi prihatin.
“Dengan kunjungan kerja ini diharapkan Bupati Bandung beserta para Kades dapat berkomunikasi langsung,” ujarnya.
Dikatakannya, desa desa di Bali dari sejak awal mendapat apresiasi sebagai Desa Mandiri dari Pemerintah Pusat. Sehingga kunjungan para kades Kab. Bandung ada unsur “comparative study” (studi banding).
“Tidak bisa dipungkiri, bahwa kunjungan kerja ke Bali ini terdapat unsur “represhing” sebagai upaya penyegaran dari berbagai kesibukan memimpin Daerah/desa.
Dari deskripsi tulisan saya ini tidaklah bermaksud menjustifikasi program ini, melainkan hanya sebagai argumen tambahan dari diskusi publik yang lagi marak kali ini.
Sehingga kritik konstruktif unsur publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD dapat berkembang secara obyektif rasional,” tegasnya.
Djamu pun menerangkan, proses penyadaran dan pemahaman publik terhadap penomena politik dan pemerintahan khususnya di Kabupaten Bandung tampak memiliki intensitas yang kian tumbuh dan berkembang.
“Hal ini ditandai sejauh mana partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat atau pandangannya terhadap kondisi eksisting yang ditimbulkan oleh kebijakan Daerah yang dinilai bernuansa kontroversi.
Disamping itu, keterbukaan informasi publik melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Kab. Bandung mendorong publik untuk berkiprah didalamnya dengan antusiasme yang tinggi,” pungkasnya. (Yul)
