KI Jabar Gelar Sosialisasi Urgensi Keterbukaan Informasi Publik

BANDUNG BARAT – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat menggelar acara sosialisasi bertema “Urgensi Keterbukaan Informasi Publik” pada Rabu (14/12) yang bertempat di Kampus STEI LPPM Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur mahasiswa, Organisasi Kepemudaan (OKP), serta beberapa organisasi yang ada di Bandung Barat.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal menegaskan demokrasi adalah salah satu kunci untuk menyampaikan informasi yang terbuka kepada publik.

“Saat ini kita sebagai warga negara Indonesia sepakat untuk memilih pemimpin di Indonesia melalui demokrasi. Demokrasi yang siap adalah demokrasi yang (menganut) keterbukaan Informasi kepada publik,” ujarnya.

Ijang juga mengapresiasi peran serta Komisi I DPRD Jabar dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

“Keberadaan kami sebagai komisi informasi tidak terlepas dari peran dan fungsi Komisi I DPRD Jabar,” imbuhnya.

Ketua STEI LPPM Padalarang Imam Tunggara juga menyampaikan apresiasinya kepada Komisi Informasi provinsi Jawa Barat yang sudah menyelenggarakan sosialisasi.

“Ini merupakan salah satu kehormatan bagi kami dalam penyelenggaraan Urgensi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jabar,” ucap Imam.

Imam menyatakan, kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman bagi generasi muda khususnya mahasiswa terkait keterbukaan informasi publik

Dalam agenda tersebut resmi dibuka oleh Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman.

“Saya menyambut baik soal keterbukaan informasi publik, sebab kita masih pada masa transisi yang mana kalau dulu sistem informasi publik itu tertutup. Namun saat ini mulai membuka informasi seluas-luasnya pada masyarakat,” terangnya

Menurut Bedi, keterbukaan informasi bisa mencegah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

“Apabila suatu badan terbuka dalam menyampaikan informasi publik, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebab kesenjangan ekonomi, dan sosial itu terjadi akibat informasi publik yang tidak terbuka,”  pungkasnya.

Pihaknya juga akan senantiasa mendukung kinerja dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat. (pr/wan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan