Perkara tersebut telah diputus dan dinyatakan inkrah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2838 K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 20 Agustus 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 13/Pid-Sus-TPK/20178/PN.Bandung tanggal 08 Juni 2018.
Terpidana dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta, serta membayar uang pengganti senilai Rp38,1 miliar.
Nominal uang pengganti yang diserahkan merupakan nilai bantuan pemerintah dikompensasi dengan nilai barang yang disita sebesar Rp10,7 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Barat.
“Sisa uang pengganti yang harus dilunasi terpidana senilai Rp27,4 miliar,” ungkapnya.
Dalam rangka pelaksanaan putusan pelunasan uang pengganti dan denda yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana Geoarge Gunawan secara itikad baik telah melakukan pembayaran uang pengganti pada Kamis 09 Desember 2021 lalu dengan cara pemindahbukuan uang senilai Rp27,4 miliar dan uang denda Rp200 juta.
Uang tersebut diserahkan ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Cirebon, sehingga total yang disetorkan sebesar Rp27,6 miliar.
Selanjutnya uang sebesar Rp27,6 miliar diserahkan oleh anak keluarga terpidana didampingi penasehat hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan kemudian dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon diserahkan kepada perwakilan Bank Mandiri guna disetorkan ke kas negara melalui Bank Mandiri.
“Keberhasilan penyetoran uang pengganti dan denda tersebut merupakan hasil kolaborasi pendampingan antara Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,” kata Leonard.
Tim kejaksaan melakukan penelusuran aset berdasarkan adanya permintaan pendampingan pemulihan aset yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dalam rangka pemenuhan pembayaran pidana uang pengganti dan denda atas nama terpidana George Gunawan.
“Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI tidak hanya terfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan aset yang berasal dari harta/kekayaan pelaku pidana yang dipergunakan/diperoleh dari kejahatan,” pungkasnya. (Antara)
