SURABAYA – Dalam jangka waktu tiga bulan, Kota Surabaya berhasil menurunkan angka stunting hingga 300 persen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumumkan hal tersebut saat rapat evaluasi penanganan stunting di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Senin (6/12).
Eri memaparkan data, dari bulan Juli – September lalu terdapat 5.727 anak stunting. Kemudian pada Oktober – Desember 2021 turun menjadi 1.785 kasus. Hal ini berarti pencapaian Kota Surabaya yang berhasil mengatasi masalah stunting pada warganya.
Wali kota menjelaskan jumlah tersebut merupakan angka stunting akumulasi total warga KTP dan non-KTP Surabaya atau domisili. Dari 1.785 kasus anak stunting, Eri bakal melakukan pemetaan lagi supaya dapat diketahui mana warga Surabaya dan non-KTP Surabaya. “Nanti biar ke depannya, kami benar-benar tahu yang Surabaya harus kita jadikan nol persen (stunting) dalam tiga bulan ke depan,” ujar Eri.
Dengan demikian, diharapkan intervensi pemkot untuk menangani kasus balita stunting dapat diprioritaskan. “Kalau ada warga dari luar kota yang pindah KTP Surabaya, maka harus diberi tanda. Ketika dia (balitanya) mengalami gizi buruk atau stunting, berarti secara otomatis bukan salah kami,” tuturnya.
Langkah pemetaan balita stunting itu dilakukan supaya intervensi yang diberikan pemkot, benar-benar tepat sasaran. Eri juga mengaku tak ingin ketika anggaran dan intervensi yang disiapkan pemkot untuk warga Kota Pahlawan justru kemudian berkurang karena harus dibagi dengan warga luar Surabaya.
“Jadi, jangan sampai ketika orang tahu di Surabaya semuanya gratis dan disentuh, warga berbondong-bondong pindah ke Surabaya. itu yang saya tidak ingin, makanya data harus kuat,” papar dia.
Eri pun menginstruksikan seluruh jajarannya, baik di tingkat perangkat daerah (PD) terkait maupun kecamatan dan kelurahan agar terjun langsung ke lapangan. Sehingga, ketika ada warga yang balitanya mengalami stunting dan baru pindah KTP Surabaya dapat tercatat betul. (mcr23/jpnn)
