CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi yang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Pemprov Jabar adakan launching Digitalisasi Pasar Rakyat Kota Cimahi di Lobby Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Senin (15/11).
Digitalisasi Pasar Rakyat ini merupakan bagian dari Program Pasar dan Pusat Perbelanjaan SIAP (Sehat, Inovatif dan Aman Pakai) – QRIS (Quick Response Indonesian Standard) yang dijalankan atas kerjasama antara Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dan fasilitas dari digitalisasi ini dengan lakukan pembayaran secara cashless (non tunai) menjadi pilihan agar transaksi lebih aman dan nyaman. Digitalisasi Pasar Rakyat mulai digalakan oleh Kementerian Perdagangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, program digitalisasi dalam transaksi jual beli merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan di tengah pandemi.
“Digitalisasi dalam proses transaksi adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda di tengah situasi pandemi Covid-19, sebisa mungkin kita hindari transaksi tunai karena berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan,” ujar Ngatiyana, Senin (15/11).
Ngatiyana beri apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kementrian Perdagangan terkait hal tersebut.
Sementara itu, Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, program ini terbagi menjadi dua kata kunci yakni inovasi dan digitalisasi.
“Dua program ini masuk pertama kolaborasi antara perbankan dengan pasar tradisional dan juga dengan Pemerintah. Inovasi biasa transaksi di pasar pakai uang secara tunai Sekaran pakai digital. Digitalisasi jelas, transaksi kini menggunakan HP, ini akan memudahkan penjual dan ini lebih safety,” jelas Uu.
Dia menyampaikan, rencana pemerintah untuk membuat pasar bertaraf nasional sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pada masyarakat agar masyarakat tetap memilih pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Masyarakat tetap akan berpihak, bersimpati, dan akan sempat datang ke tempat personil. Bukan berarti pemerintah anti dengan pasar modern tetapi tanggung jawab kami terhadap pasar tradisional,” ujar Uu. (mg3)
