“Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi administrasi nya seperti kartu nelayan,” imbuhnya.
Yuningsih menegaskan Komisi II DPRD Jabar akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung kesana bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung kesana untuk mengetahui betul kondisi disana,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar Hermansyah menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan di Kawasan Patimban dan Indramayu ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh Kepala KSP, Muldoko.
“Terkait dampak tadi, kami sudah rapat dengan KSP terkait nelayan Subang dan Indramayu yang terdampak dari Pembangunan Patimban. Jadi aspirasi hari ini sudah kami sampaikan ke KSP ke Pak Muldoko,” kata Hermansyah.
Bahkan menurutnya, mengenai kompensasi yang tak kunjung turun dan dikeluhkan teman nelayan juga sudah disampaikan dua kali pada bulan Oktober lalu.
“Terkait kompensasi juga kami sampaikan, sudah kami sampaikan semuanya dua kali pada Oktober lalu. Jadi suara teman teman sudah ada di pusat,” ujarya.
“Jadi mudah mudahan sudah ada rapat itu dapat diperhatikan di pusat,” lanjut Hermansyah.
(Antara)
