Pedas! PSI Sindir Pemkot Depok: Jawab Kritik dengan Kerja Bukan Amarah

DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok sindir sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang disebutnya tidak kuasa menahan amarah saat mendapatkan kritikan dari pemerintah pusat dalam hal ini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra.

Hal itu bermula dari pernyataan Surya beberapa waktu lalu yang menyebut Kota Depok merupakan salah satu kawasan dengan tingkat polusi tertinggi di Indonesia, bahkan mengalahkan DKI Jakarta.

Sontak hal tersebut langsung mendapat bantahan dari Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono alias IBH yang mengaku klaim tersebut perlu dibuktikan dengan parameter. Sebab, dirinya tidak mengakui kalau Depok disebut sebagai wilayah dengan tingkat polusi tertinggi.

Menanggapi respons orang nomor dua Kota Belimbing itu, Wakil Ketua PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra mengaku heran. Pasalnya, menurut dia, apa yang disampaikan Wamen Agraria dan Tata Ruang itu tentu berdasarkan fakta-fakta lapangan dan alasan-alasan objektif lainnya.

“Ini jelas lucu. Pemkot Depok bukannya introspeksi diri, tapi malah mengelak. Apa mereka sengaja mau menutupi fakta soal buruknya kondisi udara di Depok akibat polusi, atau memang ini watak asli Pemkot Depok yang senang menghindar dari masalah?” tukas Icuk kepada Jabar Ekspres, Jumat (5/11).

PSI Sindir Cara Pemkot Depok Merespon Kritikan

Lebih lanjut, Icuk mengatakan cara Pemkot merespons kritikan dari pemerintah pusat itu dengan gambling menunjukkan kurangnya kualitas yang dimiliki.  PSI sindir Pemkot Depok seharusnya menjawab dengan bukti.

“Ya, berarti bisa dibilang hanya segitu kualitasnya, iya kan? Kalau pemimpin benar-benar punya kapasitas, tinggal jawab saja dengan bukti kinerja yang baik. Kan, begitu. Tapi ini kan tidak, dikritik justru berang,” ucapnya.

Menurut Icuk, kondisi ruang terbuka hijau di Kota Depok memang masih minim. Hal itu yang menjadi penyebab tingginya polusi udara. Ia menyoal keberadaan ruang terbuka hijau (RTH), area aliran sungai yang menjadi perumahan dan lain-lain, yang juga memang banyak pelanggaran.

“Untuk itu, Pemkot Depok perlu banyak menciptakan hasil kinerja yang positif bukan terus berargumen dengan penyangkalan,” ujarnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan