SUMEDANG – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Sumedang sampai sekarang rasanya masih saja belum rampung.
Pasalnya, meskipun setiap tahapan telah dilakukan sesuai persyaratan dan peraturan hingga ditetapkannya calon terpilih sebagai pemimpin desa, berbagai isu dan gugatan justru menjadi perbincangan.
Diberitakan sebelumnya, salah satu mantan calon kades di Desa Cikahuripan merasa keberatan dengan hasil perolehan suara, sehingga layangkan surat gugatan.
Diketahui, Cikahuripan tak lama lagi akan dipimpin oleh kepala desa terpilih bernama Vera Vaisal, melalui hasil pemungutan sekaligus penghitungan suara masyarakat beberapa waktu lalu.
Melalui informasi yang dihimpun, salah satu calon mengajukan surat keberatan atas hasil perolehan suara dengan menduga adanya kecurangan yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan sekaligus penghitungan suara.
Selain itu, sang penggugat diketahui merasa ada kecurangan lain dengan dugaan terjadi politik uang yang dilakukan calon lain untuk menarik suara warga pada babak akhir pilkades.
Tak hanya Cikahuripan, Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang pun usai terpilihnya kades yang merupakan incumbent, Suganda, rupanya juga ada pihak lain yang mempertanyakan hasil perolehan suara beberapa waktu lalu.
Terkait hal itu, seorang pemerhati lingkungan dan sosial di Cimanggung, Sumedang, Asep Sugian, 48, menyampaikan, dirinya merasa risih dengan adanya praktik curang yang kerap terjadi setiap momen pilkades.
“Money politic sering kali terjadi setiap ada pilkades. Kalau cost (biaya pengeluaran) politik beda lagi,” kata Asep kepada Jabar Ekspres melalui panggilan telepon, Jumat (5/11).
Menurutnya, praktik money politic atau jual beli suara dengan memberikan sejumlah uang kepada warga supaya memilih nomor yang diminta, dapat menodai proses berjalannya pilkades terutama pada tahap pemungutan suara.
“Sering terjadi itu money politic yang merusak perolehan suara. Asalnya warga mau pilih calon A jadi berubah milih calon B,” pungkasnya.
“Masalah money politic itu bukan hanya di daerah, tapi hampir menyeluruh. Kalau orang yang bersangkutan, yang punya kewenangan dan kebijakan membiarkan, maka orang akan berfikir selama punya uang maka berebut apapun juga bisa, khususnya pada momen pilkades,” tambah Asep.
