BANDUNG – Aparat kewilayahan harus berperan aktif bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mengantisipasi banjir. Hal tersebut dikatakan oleh Wali Kota Bandung, Oded M Danial.
Oded mengatakan tim DPU melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebar di seluruh wilayah bersiaga apabila terjadi luapan air.
“Jadi prinsipnya, kewilayahan sebagai ujung tombak. Saya sudah sampaikan tidak bisa parsial oleh DPU di UPT saja, tetapi harus bekerja sama dengan kewilayahan,” kata Oded di Bandung, Jawa Barat, Senin (1/11).
Menurutnya aparat kewilayahan dan DPU harus cekatan memantau sejumlah titik yang berpotensi terjadi luapan meski upaya penanganan dengan pendekatan infrastruktur sudah dilakukan.
Penanganan secara infrastruktur itu, di antaranya melalui pembuatan kolam retensi, sumur imbuhan dalam dan drumpori yang tersebar cukup masif.
“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman PU (Pekerjaan Umum) di lapangan, Insya Allah sudah bertindak. Terutama saat ini ketika menghadapi musim hujan. Saya sudah instruksikan kewilayahan,” ujarnya.
Selain itu, Oded juga terus mengintensifkan koordinasi dengan sejumlah wilayah perbatasan Kota Bandung. Yakni Kabupaten Bandung Barat yang berada di hulu dan Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung di wilayah hilir.
Penanganan aliran sungai harus secara menyeluruh baik di kawasan hulu sampai ke hilir. Sekalipun di Kota Bandung tidak dilanda hujan, namun menurutnya potensi luapan bisa terjadi dan sebaliknya.
“Contoh, kalau di Kota Bandung sedimentasi dikeduk, pasti akan banjir ke sana (hilir). Ini yang harus dikerjakan lintas wilayah. Saya harap akan banyak pertemuan atau rapat dan dikomandani oleh provinsi,” pungkasnya.
(Antara)
