“Kita kembali ke hitho, bagaimana caranya kita kembali menyentuh pimpinan-pimpinan pondok pesantren, oleh karena itu, kedepannya kita akan terus melakukan silaturahmi ke pondok-pondok pesantren Yang ada di Kabupaten Bandung,” ungkap Yudha.
Yudha berharap, dengan tergabungnya kembali para kiyai Pimpinan pondok pesantren, bisa mewarnai dan mewadahi aspirasi dari para pimpinan pondok pesantren. Sehingga, lanjut Yudha, para kepengurusan partai yang baru, bisa kolaborasi atau bersinergi dengan para pimpinan pondok pesantren tersebut.
“Insya Allah, nantinya para pimpinan pondok pesantren akan dilibatkan menjadi pengurus. Kami juga sudah bersepakat, bahwasanya untuk pimpinan DPC kedepannya akan mengambil dari pimpinan pondok pesantren,” jelasnya.
“Kami juga menargetkan Pemilu 2024, 1 Dapil 1 Kursi yang menjabat di DPRD Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Baitul Arqom Pacet Kabupaten Bandung KH Ibnu Athaillah menyatakan,
yang menjadi motivasi para pimpinan pondok pesantren bergabung ke partai politik, karena yang konsisten memperjuangkan umat Islam yaitu PPP.
“Melihat dari sejarah, bahwa PPP merupakan partai tua dan PPP yang benar-benar lahir dari Nahdlatul Ulama (NU), hal ini menjadi motivasi kami untuk bergabung ke PPP,” kata Ibnu.
“PPP merupakan partai yang awal di perjuangkan oleh orang tua kami, sekarang di kabupaten Bandung non parlemen, tidak punya kursi dan tidak punya dewan, untuk itu kami terketuk hati untuk membesarkan PPP kembali,” tegasnya.
Langkah kedepannya, kata Ibnu, akan terus silaturahmi ke pondok pesantren, pasalnya masih banyak orang tua, dan pejuang-pejuang terdahulu belum terangkul kembali.
“Karena sekarang tidak terwadahi, sehingga banyaknya yang datang dari kalangan orang tua yang dulu berjuang di PPP, dan sekarang pondok pesantren siap bergabung ke PPP di kabupaten Bandung,” kata Ibnu.
Meski baru 50 pimpinan ponpes yang sudah mendeklarasikan, namun kata Ibnu, saat ini sudah ada 217 pondok pesantren yang telah bergabung di PPP, dan kedepannya akan terus datang ke pondok pesantren di setiap kecamatan dan desa. Sehingga, kata Ibnu, pada Pemilu Tahun 2024 nantinya akan ada perwakilan dari pimpinan pondok pesantren.
