SOREANG – Lima jabatan pimpinan Pratama di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bandung masih mengalami kekosongan, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Keabangpol), Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan), Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) dan Sekretaris Dewan.
Adanya hal tersebut, Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, akan kembali mengusulkan untuk menggelar open bidding atau seleksi terbuka untuk mengisi kursi jabatan yang masih kosong tersebut.
“Organisasi kedinasan harus terus berjalan. Sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut, selain melaksanakan open bidding juga bisa dilakukan pergeseran atau rotasi pejabat eselon dua. Kekosongan jabatan tersebut, tidak akan berlangsung lama,” ungkap Dadang saat di konfirmasi melalui telepon seluler, Minggu (26/9).
Dikatakan Dadang, dalam menentukan pejabat yang akan menduduki kursi kepala organisasi kedinasan, selalu menggunakan mekanisme dan prosedur yang ada.
“Kita langsung lapor ke KASN, terus ke Mendagri. Artinya, setelah ada rekomendasi dari KASN dan Mendagri yang mengijinkan pelantikan, baru saya laksanakan pelantikan,” kata Dadang.
Menurutnya, setelah tanggal 26 Oktober ini atau setelah enam bulan dirinya menjabat sebagai Bupati Bandung, Dadang mengatakan, akan ada dua opsi yang akan dilakukan, apakah mau rotasi dari eselon dua yang ada atau open bidding, sehingga akan melihat lihat perkembangannya.
Selain itu, Dadang juga menjelaskan, salah satu kekosongan jabatan yang menjadi sorotan adalah di BPBD Kabupaten Bandung. Hal tersebut dikarenakan saat ini wilayah Kabupaten Bandung mulai memasuki musim hujan. Namun, Dadang memastikan BPBD Kabupaten Bandung tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kepala BPBD diisi oleh PLT yaitu Akhmad Djohara, jadi merangkap, karena juga menjabat Kepala BKPSDM. Kalau saya kira tugas BKPSDM tidak terlalu berat, tetapi kalau BPBD kan lapangan, jadi saya kira bahwa tinggal membagi waktu saja,” tandasnya. (yul)
