JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan bahwa banyak guru honorer yang kesulitan melewati ambang batas nilai atau passing grade seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalangan honorer di Sumatera Utara menyampaikan pada kami, jumlah guru yang mendaftar 1.768 orang yang lolos passing grade 18 orang,” jelas dia dalam Raker Komisi X DPR RI bersama Mendikbudristek dikutip, Jumat (24/9).
Sementara di Wonosobo, kata dia dari 1.311 guru yang mendaftar, mereka yang mengikuti seleksi dan dapat melewati passing grade hanya 170 orang. Sedangkan di Tegal, dari 2284 guru honorer yang ikut seleksi hanya 87 orang yang dapat lolos.
Huda mengatakan, bahwa para guru honorer saat ini masih berharap adanya penambahan poin sebagai afirmasi. Afirmasi tambahan poin dapat mempertimbangkan lama pengabdian.
“Guru honorer juga menunggu ingin adanya harapan perbaikan dan revisi terkait dengan hasil seleksi tahap pertama ini,” sebut dia.
Menurutnya, Kemendikbudristek bisa mempertimbangkan usulan guru honorer tersebut. Disarankan agar afirmasi tersebut difasilitasi oleh pihak kementerian.
“Dalam rangka mengakomodir aspirasi yang berkembang, kita minta dipertimbangkan pengumuman seleksi tahap satu tidak diumumkan di hari Jumat yang akan datang,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memutuskan menunda pengumuman seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I.
Keputusan penundaan pengumuman ini menurut Nadiem lantaran pihaknya telah menerima banyak masukan terkait masalah seleksi guru PPPK ini.
“Saat ini kita sedang mengajukan surat untuk penudaan tersebut, kita coba perjuangkan untuk guru honorer,” ujar Nadiem di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/9).
Sementara terpisah, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril menjelaskan penundaan tersebut karena panitia seleksi nasional (Panselnas) masih memproses pengolahan data hasil tes PPPK.
Selain itu Iwan mengatakan ada masukan dari para anggota DPR dan banyak kalangan yang mengusulkan adanya penambahan afirmasi terhadap guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
“Hari ini kami sudah menyurati Panselnas agar menunda pengumuman kelulusan PPPK guru 2021 tahap I yang dijadwalkan besok,” katanya.
