BANDUNG – Ketua DPW PSI Jawa Barat, Furqan AMC mengatakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum seutuhnya pulih, dia berharap proses pembahasan APBD baik di level provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat dapat dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta mengedepankan asas kepatutan. Sehingga setiap anggaran dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami telah menginstruksikan anggota legislatif PSI di Jawa Barat untuk menolak setiap anggaran yang tidak efisien dan tidak patut. Termasuk jika ada wacana kenaikan gaji atau tunjangan dewan, caleg PSI harus menolak dengan tegas!” ujarnya.
Pada masa pandemi ini rakyat banyak yang prihatin, pelaku usaha banyak yang menutup usahanya, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, banyak siswa yang terkendala proses belajar daring, dan berbagai keprihatinan lainnya.
“Karena itu pemerintah dan DPRD harus bijaksana dalam penganggaran,” tegasnya.
PSI Jawa Barat juga mengajak warga Jawa Barat mengkritisi proses penyusunan, persetujuan dan pengesahan anggaran hingga pelaksanaannya.
“Partisipasi rakyat dan hadirnya partai yang konsisten mengawal anggaran rakyat akan memastikan kereta pembangunan berada pada relnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak” jelas Aktivis 98 ini.
Untuk diketahui, saat ini Jawa Barat menjadi provinsi juara peringkat satu di Indonesia dengan 101 kasus korupsi daerah selama 16 tahun terakhir sebagaimana data yang diungkap KPK. (mg1)
