Selain itu, penyelenggaraan audit kesehatan dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi menjadi rekomendasi.
Kedua, bidang sosial dan kebijakan publik, pemetaan kebutuhan masyarakat mulai dari pra-KS1 hingga level 4. Selain itu, pembuatan Perda yang khusus berkaitan dengan penggunaan anggaran Covid-19 di Jabar juga perlu disiapkan.
Ketiga, bidang komunikasi, rekomendasinya adalah membuat strategi komunikasi perubahan perilaku dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola dan sumber daya aparatur pada masa pandemi.
Baca Juga:Bentuk BSN, Golkar Jabar Bakal Dirikan Sekolah Saksi untuk Pemenangan Pemilu 2024Produk Perabotan Asal Indonesia Laku Keras di Swiss
Sehingga mendesak untuk mengeluarkan UU tentang automatic stabilization untuk menghindari diskresi masalah anggaran pada masa pandemi. (erwin)