oleh

Bapemperda Usulkan 6 Ranperda, Satu Fraksi DPRD Jabar Menolak

BANDUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan enam Rancangan Peraturan Daerah untuk segera dibahas pada tahun ini.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudradjat mengatakan, Ranperda ini sudah dikonsultasikan ke Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri beberapa hari lalu.

Meski tidak menyebutkan dengan detail, Enam Ranperda ini sudah disepakati dan disetujui delapan fraksi. Namun ada satu fraksi yang menolak.

‘’Ini adalah wajar, dan merupakan dinamika dalam berdemokrasi di lembaga legislatif,’’ungkap Achdar dalam keterangannya Minggu, (5/9).

Baca Juga:  Turburlensi APBD Jabar 2022

Enam Ranperda merupakan usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didampingi langsung oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar.

Kunjungan Bapemperda juga dilakukan ke kantor perwakilan MUJ (Migas Hulu Jabar). Hal ini dilakukan untuk penyelarasan Ranperda usulan yang salah satu Ranperda yang diusulkan menyangkut Badan Usaha Milil Daerah (BUMD) PT Migas Hulu Jabar (MUJ).

Ranperda lain yang diusulkan di antaranya tentang perubahan RT RW, Ranperda BUMD PT Tirta Gemah Ripah. Ranperda RT RW serta Ranperda perubahan untuk PT. Tirta Gemah Ripah dan PT. Migas Hulu Jabar sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jabar.

Baca Juga:  Komisi II DPRD Jabar Minta Alokasi Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Ditingkatkan

“Jadi untuk perubahan perda TGR dilakukan untuk suplai air bersih untuk Kabupaten Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka sedangkan MUJ perubahan ekspansi bisnis dari gas bumi juga ke energi terbarukan,” ujar Achdar dalam keterangannya Minggu, (5/9).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga