DEPOK – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok mengapresiasi kegiatan vaksinasi serentak di tiap kecamatan melalui kegiatan Gebyar Vaksinasi Covid-19.
Meski digelar serentak dan masif di 11 kecamatan yang ada di Depok, menurut PSI, hal itu tidak lantas disebut berjalan sesuai harapan.
“Kami PSI Kota Depok sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada petugas vaksinasi yang terlibat di kecamatan” ujar Icuk Pramana Putra selaku Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok saat dijumpai Jabar Ekspres yang kebetulan tengah bersurat kepada pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok perihal giat vaksinasi yang akan dilakukan PSI, Jumat (3/9).
Dalam kesempatan yang sama dia juga memberikan informasi mengenai capaian yang harus ditingkatkan dengan mengajak semua elemen masyarakat ikut bergotong royong dalam menyukseskan program vaksinasi ini.
“Meskipun ada beberapa catatan yang diberikan kepada Pemkot Depok terkait sentralisasi vaksin di kecamatan yang mengakibatkan penumpukan dan antrian warga, sementara di bulan Agustus ini baru 25% warga Depok yang divaksin,” katanya.
Icuk juga mengatakan, kurangnya kerja sama yang dilakukan Pemkot melalui Dinkes Kota Depok terhadap permohonan elemen masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi secara swadaya menjadi problem sendiri di balik masalah ini.
“PSI Kota Depok sudah bersurat 2 kali dalam mengajukan permohonan kerja sama pengadaan giat vaksinasi ke Dinkes Kota Depok. Namun respons berupa komunikasi pun tidak kunjung datang,” paparnya.
Dalam perkembangannya, kata dia, PSI tidak mau tinggal diam apalagi sampai menyerah. Pihaknya menyampaikan kesulitan akses vaksin ke Dinkes Jabar dan disambut baik sehingga dalam waktu dekat PSI mampu membantu warga yang ingin mendapatkan vaksin dengan segera tanpa antrian panjang.
“Karena desentralisasi vaksinasi dan panitia mengatur alur jam kehadiran warga dengan sedemikian rupa hingga meminimalisir antrian,” cetusnya.
Terakhir ia memgajak berbagai pihak terutama Pemkot agar lebih terbuka dengan segala jenis bantuan yang ditawarkan untuk mengatasi pandemi ini.
“Hilangkan dulu birahi berpolitik paling tidak sampai kekebalan komunal terbentuk,” tukasnya. (Mg2)
