JAKARTA – Para ketua umum partai politik koalisi pemerintah memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tanah air. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap hal itu wajar.
“Wajar pujian itu, kan satu koalisi. Karena sisi yang dilihat yang positif. Sebab mereka adalah partai pendukung pemerintah,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (31/8).
Namun demikian Mardani menyarankan agar para ketua umum patai politik tersebut logis. Karena ada banyak permasalahan yang seharusnya perlu mendapatkan sorotan.
“Tapi sisi utang luar negeri yang membengkak, indeks demokrasi yang turun hingga jumlah kematian akibat Covid-19 yang lebih dari 130 ribuan orang, itu adalah fakta lain yang mesti dikritisi,” katanya.
Lebih lanjut Mardani menegaskan, PKS tetap berada di luar pemerintahan sebagai fungsi check balances. Pemerintah perlu diberikan kritik agar tidak salah jalan.
“PKS istikamah mengawal pemerintah dengan kritik yang solutif dan konstruktif, karena itu PKS akan terus lihat sisi negatif agar pemerintahan Pak Jokowi tidak berpuas diri,” pungkasnya.
Partai Koalisi Ramai-Ramai Memuji Pemerintah
Sekadar informasi, para ketua umum partai politik koalisi pemerintah memberikan pujiannya kepada Presiden Jokowi pada Rabu (25/8) lalu. Mereka memuji langkah Presiden Jokowi dalam hal menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di tanah air.
Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Dengan masuknya PAN menambah deretan partai-partai politik yang menjadi bagian dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan adalah hak dari PAN bergabung ke pemerintahan. Sehingga tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Perkara PAN gabung koalisi itu hak setiap partai politik. Tentu masing-masing punya strategi,” ujar Mardani saat dikonfirmasi pada Kamis (26/8).
Namun demikian, Mardani mengeluhkan karena saat ini makin sedikit partai politik yang menjadi oposisi. Hanya tinggal PKS dan Partai Demokrat. Kata dia, makin besar kekuasaan maka cenderung akan menyimpang. “Jadi PKS merasa power tends to corrupt, yakni kekuasaan itu cenderung menyimpang. Absolute power corrupts absolutely yakni makin besar kekuasaan makin besar peluang penyimpangannya,” tegasnya.
