SOREANG – Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Kabupaten Bandung, bersama anggota Komisi VIII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzili.
Mensos dan jajaran menyaksikan dan memberikan arahan kepada para pelaku kewirausahaan sosial dan bertemu langsung dengan penerima manfaat Program Kewirausahaan Sosial (Prokus).
“Prokus adalah program lanjutan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Prokus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki, agar usaha mereka lebih berkembang lagi,” ungkap Tri Rismaharini yang akrab dengan panggilan Risma saat memberikan sambutan, di Soreang, Jumat (27/8).
Dikatakan Risma, tercatat ada sejumlah Prokus yang cukup menonjol, seperti usaha konveksi dengan merek Annur yang dimiliki Nenah. Berkat Prokus, Nenah dapat mengoptimalkan usaha konveksinya dengan pemasaran melalui daring. Selain itu ada juga Comring Raja Rasa, Teh Tarik Rayi Raka, dan Tempe Bu Ade.
“Kami melihat pengelolaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Di Kabupaten Bandung, SLRT Sabilulungan merupakan layanan terpadu yang berkembang baik, dan menjadi percontohan beberapa daerah,” jelasnya.
Hadirnya Puskesos/SLRT, kata Risma, merupakan salah satu upaya mewujudkan akses luas multi layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kini, lanjutnya, Puskesos/SLRT telah ada di lebih dari 150 kabupaten/kota hingga ke tingkat desa/kelurahan di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyerahkan secara simbolis 1270 paket bantuan masker dan vitamin untuk Kabupaten Bandung yang disalurkan melalui Karang Taruna.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui 13 Unit Pelayanan Tenis juga menyalurkan berbagai bantuan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban penyalahgunaan (KP) Napza dan tuna sosial di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Sementara itu, Ketua Komisi Vlll DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily menyebut dalam kunjungannnya kali ini ditemukan beberapa persoalan terutama pada proses pendistribusian bantuan sosial, diantaranya masih banyak kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang masih tertahan sehingga para KPM tersebut belum menerima hak atas bantuan-bantuan yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
