“Setelah jelas terkait harta itu, maka dipersilahkan pada instansi yang berwenang khususnya DPR untuk menilainya, apakah layak menjadi pejabat publik atau tidak,” kata Abdul Fickar.
(Jawapos.com)
“Setelah jelas terkait harta itu, maka dipersilahkan pada instansi yang berwenang khususnya DPR untuk menilainya, apakah layak menjadi pejabat publik atau tidak,” kata Abdul Fickar.
(Jawapos.com)