DEPOK – Eks Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mempertanyakan penggunaan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Depok.
Kepada Jabar Ekspres, Pradi mengaku sejauh ini masyarakat kesulitan dalam memonitor penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Hal itu disebabkan minimnya sarana pengawasan penggunaan anggaran yang dapat diakses oleh publik.
“Harus diakui bahwa masyarakat sejauh ini memiliki keterbatasan akses untuk memantau besaran penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. Padahal, jumlah dana yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 ini cukup besar, mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Pradi, Rabu (18/8).
Padahal, lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Kota itu, dana yang digunakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang notabene merupakan dana publik yang wajib di ketahui penggunaannya oleh masyarakat.
“Tapi, apa kenyataannya. Masyarakat bahkan tidak tahu berapa jumlah dana yang direlokasi atau direfocusing untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. Lalu, penggunaannya untuk apa saja, siapa penerima manfaatnya, berapa besar nilai dan manfaat penggunaan anggaran tersebut untuk masyarakat, nyaris tidak ada yang tahu,” ungkap Pradi.
Ia menyebut, dari data dan informasi yang ia dapatkan sumber pendanaan untuk penanggulangan Covid-19 berasal dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) dimana nilainya mencapai Rp183 miliar untuk tahun 2021 atau sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp168 miliar.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Badan Keuangan (BKD) Kota Depok, Nina Suzana beberapa waktu lalu, realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 2021 baru sebesar Rp63 miliar.
Dana tersebut berasal dari refocusing anggaran dari dua dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
Pradi sendiri sampai sekarang mengaku belum mengantongi informasi terakhir terkait tambahan alokasi anggaran untuk memenuhi target refocusing anggaran penanganan Covid-19.
“Setelah refocusing tahap pertama sebesar Rp163 miliar itu saya belum mendapatkan informasi lagi. Namun, saya akan mendalami hal ini melalui anggota dewan dari fraksi Gerindra khususnya yang ada di Banggar (Badan Anggaran) termasuk sekaligus menanyakan penggunaan dari anggaran tersebut,” pungkasnya. (Mg2)
