JAKARTA – Pemerintah akan mengakselerasi injeksi vaksin Covid-19. Itu menyusul sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat yang mensyaratkan vaksinasi. Misalnya, pembukaan fasilitas pusat perbelanjaan dan mal.
Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, ada kekhawatiran bahwa kebijakan pelonggaran tersebut tidak diikuti dengan meratanya cakupan vaksinasi. Selain itu, stok vaksin di daerah mulai langka.
Untuk itu, kata Wiku, pemerintah memprioritaskan pasokan vaksinasi sesuai dengan kebijakan pembukaan mal dan pusat perbelanjaan. ”Dalam waktu dekat, akselerasi vaksinasi difokuskan pada tujuh daerah aglomerasi di Jawa-Bali. (Itu) dalam rangka mencapai target vaksinasi September mendatang,” jelas Wiku, Selasa (10/8).
Wiku tidak memerinci tujuh daerah aglomerasi tersebut. Namun, dia menyatakan bahwa kebijakan vaksinasi itu mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar di bidangnya.
Sebagaimana diberitakan, dalam keputusan perpanjangan PPKM pada Senin (9/8), pemerintah memberikan sejumlah kelonggaran. Pemerintah akan melakukan uji coba pengoperasian mal dan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang.
Selain tujuh daerah aglomerasi, vaksinasi akan dipercepat di 45 kabupaten/kota dengan angka pertambahan kasus konfirmasi dan kasus aktif tertinggi di wilayah non-Jawa-Bali.
”Kemudian, lima kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua karena kepentingan PON,” jelasnya.
Wiku menambahkan, memang ada laporan kenaikan kasus konfirmasi positif maupun aktif di wilayah luar Jawa-Bali. Lima provinsi tercatat mengalami kenaikan kasus cukup tinggi pada minggu ke-6 penerapan PPKM. Yakni, NTT (2.033 kasus baru), Sulawesi Tengah (1.733), Bangka Belitung (982), Kalimantan Selatan (624), dan Sumatera Barat (587).
Kenaikan kasus aktif tertinggi, lanjut Wiku, juga rata-rata disumbangkan provinsi dengan kasus tertinggi tersebut. Namun, kabar baiknya, kasus aktif di tingkat nasional turun dua minggu berturut-turut. Pada minggu ini kasus aktif turun 17 persen dari puncak kasus aktif pada 25 Juli lalu.
Terkait kapasitas pelayanan kesehatan di luar Jawa-Bali, akan dilakukan pengalihfungsian fasilitas umum untuk isolasi terpadu (isoter) yang bermitra dengan pihak swasta. ”Masyarakat diimbau untuk menjalani isolasi di faskes. Penanganan yang lebih efektif di isoter mempercepat proses penyembuhan,” kata Wiku.
Di bagian lain, Kementerian Kesehatan menggandeng BPKP dan berbagai pihak untuk melakukan audit secara berkala guna mengawasi rantai pendistribusian dan pengelolaan stok vaksin. ’’Pada level provinsi, kabupaten, dan kota dibantu Kemendagri dan TNI-Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok, penggunaan, serta sisa vaksin di masing-masing daerah,’’ ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
