Ribuan Pekerja di KBB yang Terdaftar BPJS Sudah Diajukan untuk Dapat Bantuan Subsidi Upah

BANDUNG BARAT – Ribuan pekerja di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah diajukan untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Namun mereka yang diajukan hanya yang sudah terdaftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pengajuan juga memenuhi syarat yakni daerah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan upah pekerja juga di bawah Rp 3,5 juta.

Pekerja di KBB yang menjadi calon penerima subsidi upah yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 16.859 orang dari total 923 perusahaan binaan baik perusahaan besar, menengah, kecil, maupun mikro.

“Sisanya (diajukan) oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Cimahi, tapi secara keseluruhan KBB lebih banyak. Jumlah pekerja itu hanya dari perusahaan yang kita bina di sini,” kata Kepala Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan, KBB Waluyo Suparto, saat dihubungi, Jumat (6/8).

Data ribuan pekerja asal KBB tersebut, kata Waluyo, sudah diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pusat ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 30 Juli 2021 lalu, namun pihaknya belum bisa memastikan kapan BSU itu akan cair.

“Kita hanya membantu untuk menyiapkan data calon penerima upah. Data pekerja itu baru calon penerima BSU, karena bisa dapat dan bisa juga enggak,” kata Waluyo.

Waluyo mengatakan, dari data pekerja yang diajukan itu nantinya akan dipilih lagi oleh pemerintah pusat, mana pekerja yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan BSU tersebut.

“Nanti bakal ada rekapnya, dan penerimanya bisa mengecek di portal. Pekerja yang dapat BSU itu khusus yang terdampak penerapan PPKM Level 3-4 dan kita melakukan pengkinian data untuk calon penerima,” ucapnya.

Nantinya para pekerja itu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu per bulan, selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus dalam satu kali transfer, sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp 1 juta.

“Kami sifatnya hanya memfasilitasi saja, informasinya akhir Agustus harus selesai yang 8,7 juta pekerja itu,” kata Waluyo. (mg6)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan