JAKARTA – Presiden Joko Widodo blak-blakan jika pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat ketimbang opsi lockdown. Aturan diberlakukan 3 hingga 20 Juli diklaim efektif.
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan, pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown. Alasannya, penerapan PPKM Darurat saja sudah menuai protes dan sejumlah pihak menjerit.
Jokowi melanjutkan, dalam pengambilan keputusan, harus ada sinkronisasi. Yakni dari sisi kesehatan bisa ditangani, sedangkan ekonominya harus dijalankan.
“Enggak bisa lockdown seperti negara lain. Lockdown itu artinya tutup total, kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu saja daerah semuanya menjerit minta untuk dibuka,” kata Jokowi, Jumat (30/7).
Ia melanjutkan, jika pemerintah mengambil opsi locdown, belum tentu menjamin permasalahan menjadi selesai.
.”Dengan PPKM Darurat, paling tidak, kita bisa rem (laju kasus), walaupun turunnya pelan-pelan, tapi paling tidak bisa kita rem. Saya tadi pagi sudah mengecek, di Wisma Atlet yang dulu (BOR) hampir 90 persen, tadi sudah turun di angka 38 persen,” bebernya.
Ia berpesan, kepada para pengusaha, meskipun omzet turun, harus tetap semangat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Program vaksinasi nasiona yang saat ini tengah digencarkan juga diharapkan bisa mempercepat perbaikan ekonomi.
Diharapkan, akhir 2021 kekebalan komunal sudah mencapai 70 persen. (Fin.co.id)
