BOGOR – Pemerintah memberikan sejumlah paket bantuan sosial dan bantuan produktif kepada masyarakat untuk dapat mempertahankan kesejahteraannya selama pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan kepada pelaku usaha mikro untuk tetap produktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Balai Kota Bogor, Minggu, mengatakan, pemerintah memberikan bantuan paket sembako untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan kartu paket sembako untuk 5,9 juta KPM yang terdampak PPKM.
“Bantuan kartu paket sembako ini adalah bantuan tambahan, yang merupakan usulan daerah,” katanya.
Menurut Airlangga, pemerintah juga memberikan bantuan sosial tunai (BST) kepada 10 juta KPM, serta bantuan tambahan berupa beras masing-masing 10 kg untuk 28,8 juta KPM.
Kemudian, bantuan produktif, pemerintah juga memberikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro masing-masing Rp1,2 juta untuk tiga juta penerima pelaku usaha mikro, dengan nilai total Rp3,6 triliun.
Pemerintah juga memberikan bantuan produktif kepada pelaku usaha warung dan pedagang kaki lima (PKL) masing-masing Rp1,2 juta untuk 1 juta sasaran penerima, dengan nilai total Rp1,2 triliun.
“Sasaran penerima pelaku usaha warung dan PKL ini, pada pelaksanaan PPKM level empat dan tiga. Sasarannya, agar masyarakat dapat menahan laju COVID-19 dan mempertahankan kesejahteraannya,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga meminta dukungan dari Forkopimda di daerah yang melaksanakan PPKM, untuk aktif terutama dalam penanganan PPKM, dengan memaksimalkan posko-posko di daerah.
Airlangga Hartarto bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga berkesempatan memberikan paket bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan pengemudi kendaraan angkutan umum, yakni kendaraan online, angkutan kota, dan bus, di halaman Balai Kota Bogor, Minggu, (25/7). (Antaranews)
