Dewan Sayangkan Penyerapan Insentif Nakes Minim

BANDUNG – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ade Kaca menyoroti serapan penyaluran insentif untuk para tenaga kesehatan penanganan di Jabar sebesar 34 persen. Padahal, di Jabar jumlah nakes penerima insentif mencapai 41.000 lebih.

“Saya prihatin, ini menjadi persoalan yang barangkali perlu ada upaya perbaikan dari leading sektor dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya,” ucap Ade Kaca di Bandung, Jum’at (23/7).

Ia pun tidak menampik hal tersebut dikarenakan sesuai fakta di lapangan permasalahan mengenai insentif banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan.

“Dengan resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus menjadi prioritas di masa pandemi Covid-19 saat ini,” katanya.

Ia pun berharap, bahwa permasalahan terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan tidak terulang kembali.

“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka hak nya harus diberikan, uangnya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada dinas kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih bagi para nakes dengan menambah uang insentif.

“Para nakes harus dinaikan insentifnya, dan jangan sampai terlambat dalam pembayarannya,” tuturnya.

Dikatakan Yod, tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras untuk menangani Covid-19, sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Terlebih kasus Covid-19 masih tinggi, sehingga membuat pemerintah khususnya layanan kesehatan kewalahan. Sementara sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas. Bahkan ketersediaan oksigen saja sangat minim.

“Kami berharap semua pihak ikut terlibat dalam penanganan Covid-19 secara gotong royong. Kalau semuanya ditangani pemerintah, mungkin saja tidak sanggup, untuk tahun 2020 saja Pemprov Jawa Barat defisit Rp 5 triliun,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa saja berimbas pada pengendalian Covid-19. Untuk itu peran semua pihak sangat diharapkan untuk bergotong royong menangani Pandemi Covid-19.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan