BANDUNG – Pemerintah memperpanjang kebijakan PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang. Masyarakat pun menyuarakan tanggapan mereka terhadap dampak dari aturan tersebut.
Salah satunya dari pelaku UMKM bernama Asep Saipudin. Dia mengungkapkan bahwa 80% terjadi penurunan omset dagangan semenjak kebijakan PPKM Darurat diberlakukan. Asep yang menjual nasi timbel di Jalan Ambon , Kota Bandung hanya bisa pasrah sembari menanti solusi terhadap situasi yang terjadi saat ini.
“Sepi, banget mas. Saya juga bingung ngadepinnya kayak gimana. Sementara kan kebutuhan rumah tidak bisa ditunda. Kayak kontrakan, sekolahan, kayak gimana,” ujarnya Rabu(21/7).
“Untuk mensiasatinya sekarang saya hanya bisa pasrah, ya gimana juga kita harus ngikutin aturan pemerintah kan,” lanjutnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Acuviarta Kartabi menilai pemerintah mesti memberikan insentif-insentif yang lebih ekstrem untuk menggerakkan mesin para pelaku ekonomi tersebut.
“Saya kira perlu mendapat perhatian serius. Tentu saya kira insentif-insentif yang diberikan pemerintah ini memang harus agak ekstrem, supaya kemudian bisa cepat recover,” ujar Acuviarta.
Dia pun berharap PPKM Darurat berakhir pada 25 Juli mendatang dan tidak ada penambahan masa tayang kembali. Pemerintah pun sebaiknya tidak hanya sekedar memberi motivasi ataupun jargon tetapi harus menindaklanjuti optimalisasi penanganan dari sisi kesehatan.
“Kalau masih banyak orang yang tidak protokol kesehatan di jalan – jalan, ini saya kira harusnya ditindak dengan pendekatan dari sisi keamanan, tetapi persuasif humanis,” katanya.
“Saya berharap PPKM dari sisi penegakan protokol kesehatan itu harus maksimal,” tambahnya.
Selain itu, dia meminta tes harus diperbanyak, dan tidak seperti seperti dua hari ke belakang karena berhadapan dengan libur, sehingga kasus itu menurun karena masyarakat yang dites itu juga menurun.
Dia menambahkan, angka BOR yang menunjukkan penurunan bukan berarti pemerintah harus kendor dalam antisipasi penanganan Covid-19. Dia mencontohkan negara-negara yang sudah 100 persen yang mengklaim membuka masker seperti di Amerika dan Eropa, sewaktu-waktu bisa muncul kembali, apalagi ada varian baru yang lebih cepat menyebar virusnya.
“Jadi saya kira prokes kita tidak boleh kendor, ya jadi kalau kita tidak memperpanjang PPKM ini tidak ada kompromi artinya masyarakat harus tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga mengurangi kerumanan, Dan tentu saya kira ada presentase-presentase mobilitas itu akan dibuka secara bertahap,” tutupnya.
