BANDUNG – Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Setia Mulyawan menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan keputusan dilematis yang harus diambil oleh pemerintah dalam menekan kasus Covid-19.
“Jadi memang PPKM Mikro ini walau bagaimanapun bisa dibilang simalakama atau dilema karena kita kalau dalam bahasa yang sering diungkap,” kata Setia di Bandung, Kamis (8/7).
Ia mengatakan, di satu sisi pemerintah ingin menggeliatkan ekonomi lewat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan, di satu sisi kesehatan masyarakat terancam karena kembali tingginya angka kasus Covid-19.
“Kalau kita ngegas ekonomi yang jadi korban ekonomi adalah masyarakat juga karena terancam kesehatannya. Kalau kemudian direm aktivitas masyarakat ini dihentikan kemudian dampaknya pada persoalan ekonomi,” imbuhnya.
“Jadi mana yang lebih didahulukan, ya tentu ini ibarat mengatur gas dan remnya harus seberapa kecepatan yang tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian,” tambahnya.
Setia Mulyawan mengungkapkan bahwa kebijakan PPKM Darurat merupakan keputusan yang sangat berat bagi pemerintah. Pasalnya, pada keadaan kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi masih tumbuh negatif 0,74 persen.
“Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa angka penyebaran Covid-19 dengan varian barunya semakin akselerasi, semakin progresif dan merepotkan. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan mikro, ini pil pahit bagi para pelaku ekonomi karena bagi setiap pelaku usaha,” ungkapnya.
Setia Mulyawan menyebut, untuk saat ini langkah pemerintah mengambil kebijakan PPKM Darurat adalah keputusan yang tepat untuk membangkitkan ekonomi di segala sektor.
“Ya, harapannya 20 Juli bisa berakhir betul PPKM darurat ini sehingga aktivitas ekonomi masyarakat kembali menggeliat sehingga sektor usaha terutama UMKM bisa kembali menggeliat,” pungkasnya. (win)
