BANDUNG – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Sidkon Djampi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menambah titik-titik spot Wireless Fidelity (WiFi) khususnya di tempat pelayanan publik.
Menurutnya, hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi khususnya yang berkaitan dengan program Pemprov Jabar.
“Titik-titik yang diakses publik atau di tempat masyarakat kumpul kira-kira ada wifi gratis dengan judul Jabar Juara artinya perlu diperbanyak di titik-titik tempat umum,” ucap Sidkon di Bandung, Jum’at (28/5).
“Sehingga masyarakat tidak khawatir lagi kalau kuotanya habis yang akhirnya sudah ada akses terdekat dari mereka yaitu wifi gratis tadi,” imbuhnya.
Dengan hadirnya akses internet gratis tersebut, kata dia, masyarakat diharapkan bisa lebih mengetahui program-program Pemprov Jabar, dan sebagainya.
Tak hanya itu, masyarakat pun serta dapat mengetahui capaian program Jabar Juara Lahir Batin yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar selama ini.
“Tentu akses informasi yang dikedepankan terlebih dahulu adalah seputar program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” paparnya.
Sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat mencatat ada 1000 titik area yang tidak terjangkau signal atau blank spot sehingga menghambat proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Jabar.
Kepala Diskominfo Jabar, Setiaji mengatakan permasalahan blank spot tersebut menjadi salah satu fokus Diskominfo dalam mengoptimalkan perkembangan internet di daerah. Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya akan merubah model hubungan internet dari titik menjadi kawasan atau wilayah.
“1.000 titik blank spot. Kami tahun depan akan merubah model pendekatan hubungan internetnya. Jadi kalau yang model titik itu hanya wilayah tersebut saya yang dapet. Dengan konsep kawasan bukan titik lagi,” kata Setiaji.
Dia menjelaskan, demi kelancaran PJJ pihaknya akan berkerja sama dengan Diskominfo di kabupaten/kota untuk menyediakan spot-spot internet disetiap kawasan sehingga permasahan blank spot dapat teratasi disetiap desa.
“Jadi satu kawasan bisa terkaper 1 sampai dua desa. Itu yang akan kita siapkan sehingga isu mengenai blank spot ini yang ada di desa bisa diselesaikan,” jelasnya.
