JAKARTA – Kebijakan pelarangan mudik yang diberlakukan tahun ini, harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya warga Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik adalah sebagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19.
Kebijakan tersebut yaitu segala jenis mudik baik perjalanan jarak jauh maupun perjalanan antar-kabupaten/kota di wilayah aglomerasi dilarang selama periode peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.
Baca Juga:Menko Airlangga Apresiasi Dedikasi TNI dalam Penanganan COVID-19Jabat Ketua Komisi V DPRD Jabar Haris Bobihoe Akan Buat Program Khusus untuk Mitra Kerja
Menurutnya, kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak, sebab jika tidak di dukung dikhawatirkan penyebaran virus bisa tidak terkendali.
‘’ Kita tidak ingin seperti di India, atau Negara-negara lainnya, ini mencekam akibat gelombang kedua Covid-19 jika masyarakat nekat mudik,’’ucap Ineu kepada wartawan ketika ditemui di Kantor DPD PDIP Perjuangan Jabar, di Bandung, (7/5).
Ineu menilai, saat ini pandemi Covid-19 masih terbilang tinggi, sehingga pihaknya mengimbau masyarakat khususnya para kader PDI Perjuangan untuk tetap menahan diri dengan tidak mudik tahun ini.
Ineu melanjutkan, meski sejumlah masyarakat sudah melakukan vaksinasi, mobilitas sejatinya harus tetap dihindari dalam masa pandemi Covid-19. Apalagi, belakangan muncul kerumunan di pasar-pasar menjelang lebaran.
“Antisipasi terhadap penularan virus Corona ini masih terus dilakukan meskipun masyarakat sudah divaksin. Penerapan protokol kesehatan wajib dipatuhi bersama,” tegasnya.
Ia menilai kebijakan itu akan efektif jika semua pihak saling bekerja sama dan mengawasi.
“Tentu harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP sampai kepada pemerintahan desa di tingkat sampai pada RT/RW. Kemudian elemen masyarakatnya itu sendiri, kita wajib saling mengawasi,” pungkasnya. (yan).