DEPOK – Meski sudah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok terkait dugaan kasus pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes), DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok menilai ada problem besar di balik itu yang perlu dikuak.
Wakil Ketua Umum DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putera mengatakan dengan adanya beberapa kasus yang muncul belakangan, mulai dari kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok hingga yang terbaru dugaan kasus pemotongan dana insentif nakes menunjukkan adanya karut-marut tata kelola keuangan dan pemerintahan di Kota Belimbing itu.
“Dalam beberapa bulan ini karut-marut mengenai pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kehidupan bermasyarakat di Kota Depok menjadi sorotan publik nasional seakan-akan tidak ada hal positif yang terjadi di Kota Depok,” kata Icuk kepada Jabar Ekspres, Kamis (6/5).
Icuk mengaku, setelah mendengar adanya masalah terkait insentif nakes dalam masa pandemi yang dipotong ini seperti bagian kecil dari bongkahan gunung es.
“Persoalan ini baru muncul setelah hanya berselang beberapa hari laporan yang sama (dugaan korupsi) terjadi di Dinas Damkar,” ujar Icuk.
Dengan adanya kasus ini, lanjut Icuk, Depok seakan menjadi sorotan publik tentang segala keburukan dan kejelekan yang terkait di dalamnya.
Atas hal demikian, mimpi untuk menjadikan Depok sebagai kota unggul dan beradab seketika menjadi sirna.
“Mimpi membangun keberadaban yang unggul dalam kancah nasional yang menjadi cita-cita bersama warga Kota Depok seperti harapan yang sia-sia dan kami rasa memang pantas kami sematkan #daruratdepok dalam setiap postingan media sosial kami dengan situasi yang ada saat ini,” paparnya.
Soal kasus ini, Icuk meminta kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono (IBH) agar melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Harapan kami dari DPD PSI Kota Depok Wali Kota, bapak Idris dan Bapak Wakil mampu melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan evaluasi secara menyeluruh dan transparan,” tegas Icuk.
“Jangan ada lagi di semua kedinasan terjadi hal serupa, dan jangan membisu dalam setiap permasalahan apalagi sampai cuci tangan dengan menumbalkan bawahan,” sambungnya.
