oleh

ASN dan Pejabat BUMD Tak Boleh Terima Parsel

CIANJUR – Ber­dasarkan surat edaran dari Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) nomer 13 tahun 2021, tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di hari raya.

Pemerintah Kabupaten Cianjur menindaklanjuti surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomer 13 tahun 2021, tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di hari raya.

Inspektorat Daerah Kabupat­en Cianjur, akan membuat su­rat edaran dengan tembusan Bupati Cianjur dan nantinya akan disebarkan dilingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, aparatur sipil negara (ASN) honorer dan pe­rusahaan BUMD Cianjur.

Baca Juga:  Plt Bupati Bandung Soroti Belum Cairnya Gaji Perangkat Desa, Hengki: Jangan Molor

“Sesuai dengan keputusan KPK, kami dari pemerintah daerah akan menerbitkan dan menyebarluaskan kem­bali surat edaran dari KPK tersebut,” kata Sekretaris Inspektorat Daerah Cianjur, Asep Suhara, kemarin (4/5).

Dijelaskan Asep, di dalam surat edaran tersebut KPK menyatakan bahwa para pejabat ASN baik itu staf dan juga honorer dilarang keras untuk menerima hadiah baik itu bentuk uang dan juga parsel lebaran.

“Bila sudah terjadi peneri­maan, maka yang bersangku­tan harus membuat laporan langsung ke KPK dengan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi,” jelas Asep.

Baca Juga:  Menaker Kembali Ingatkan Sanksi dan Denda Pembayaran THR

Asep mengatakan, jika si pen­erima tersebut dalam hal ini ASN, honorer, dan pejabat BUMD Cianjur tetap menerima hadiah lebaran berupa parsel dan atau uang. Maka dipastikan akan mendapatkan sanksi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga