SOREANG – Untuk anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bandung yang bakal dilaksanakan pada 14 Juli 2021 diprediksi mengalami peningkatan hingga 100 persen.
Hal tersebut dikatakan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, usai melantik sejumlah penjabat kepala desa di Gedung Moh. Toha, Soreang, belum lama ini.
”Kita ada 49 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak nanti,” katanya.
Menurutnya, karena Pilkades Serentak digelar dalam kondisi masih pandemi Covid 19, maka jika kondisi normal anggaran per hak pilih itu sebesar Rp10 ribu, namun saat ini meningkat menjadi Rp20 ribu per hak pilih.
”Kita ada anggaran sekitar Rp 9,5 miliar untuk 480 ribu hak pilih yang melaksanakan Pilkades serentak,” ujarnya.
”Sesuai dengan kemaren Pilkada, kita ada anggaran meningkat, karena TPS-nya pasti bertambah,” imbuhnya.
Seharusnya, kata Dadang, pada Desember 2020, Pilkades serentak harus sudah dilaksanakan. Namun, tidak bisa terlaksana karena harus menunggu pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bandung terpilih.
”Makanya ada pemunduran waktu pelaksanaan,” ucapnya.
Dalam rangka persiapan pesta demokrasi tersebut, Dadang meminta para penjabat kepala desa berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk kepanitiaan.
Dia mengaku, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyepakati kerjasama dalam pengamanan dan pengawalan Pilkades serentak itu. Terutama terkait penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan pemilihan.
”Saya kira tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan (Pilkades). Optimis selesai, kita sudah menghitung waktu dan pewaktuan, karena memang ini sudah lama tertunda seharusnya dimulai Desember berjalan, karena menunggu pelaksanaan pelantikan bupati terpilih jadi terhambat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Tata Irawan mengatakan, tahapan Pilkades serentak akan dimulai pada 3 Mei 2021.
”Para kepala desa berkoordinasi dengan para BPD untuk pembentukan panitia, walaupun di beberapa desa yang sudah membentuk panitia tidak jadi masalah. Diupayakan pelantikan disekitar bulan Agustus,” kata Tata, Minggu (2/5).
Dia mengungkapkan, pasca Pilkada, desa telah menerima hibah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa thermogun dan itu bisa mengurangi anggaran. Sementara terkait masker, Tata optimis masyarakat sudah memilikinya.
