JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan terus melakukan optimalisasi dan akselerasi program tol laut yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dengan menambah trayek baru.
Menurut Dirjen Hubla Agus Purnomo hal itu guna menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang, serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.
Selama ini wilayah Indonesia Timur terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi. lanjutnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, karena tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke wilayah tersebut.
“Masalah ini yang mendasari lahirnya program Tol Laut dengan tujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi tidak terlalu mahal dan konektivitas antardaerah,” katanya.
Komitmen Ditjen Hubla mengembangkan Tol Laut terlihat dari progres yang terus berjalan yang mana rute Tol Laut awalnya hanya memiliki 2 trayek pada 2015 saat ini trayek tersebut terus bertambah karena manfaat dari tol laut yang sudah dirasakan masyarakat secara nyata.
Pada 2016 tol laut mengalami peningkatan 6 trayek, berlanjut pada 2017, ada 13 trayek baru dan di 2018 bertambah lagi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek.
Penambahan jumlah trayek tersebut, lanjutnya, selalu diiringi dengan penambahan jumlah Pelabuhan dan kapal.
“Ditjen Hubla menambah 4 trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek pada 2021. Melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah,” ujar Agus.
Progres Tol Laut ini, tambahnya, langsung dapat dirasakan dengan adanya penurunan harga logistik di daerah. Merujuk data Kementerian Perdagangan, daerah yang dilewati Tol Laut saat ini masyarakatnya sudah menikmati penurunan harga barang antara 20-30 persen.
”Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Tol Laut selama ini telah berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur serta daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP),” papar Agus.
Meski begitu, lanjutnya, untuk membantu Indonesia bagian timur terbebas dari disparitas harga, maka diperlukan pelayaran yang berkesinambungan, tetap dan teratur melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia.
