JAKARTA – Pemerintah jangan mengabaikan guru agama honorer, terkait rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2021. Terlebih mereka akan melakukan aksi mogok nasional.
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta agar pemerintah mendegar jeritan guru agama honorer yang diberikan kuota dalam rekrutmen PPPK dan ASN. Pemerintah harus mempertimbangkannya sebab hal ini menimbulkan reaksi keras dari banyak pihak khususnya DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).
“Tentu kita sangat prihatin mendengar jeritan para guru pendidikan agama honorer di seluruh tanah air yang merasa kecewa atas ketiadaan unsur guru pendidikan agama dalam rekrutmen guru ASN atau PPPK ini,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (7/3).
Senator asal Bengkulu ini setuju jika para guru agama honorer menilai negara telah abai menjamin keadilan atas hak-hak guru pendidikan agama. Padahal mereka memiliki tanggung jawab yang sama terhadap guru dibidang pendidikan lainnya. Disebutkannya, lebih 70-80 persen dari total 235 ribu anggota AGPAII yang tersebar hingga di seluruh pelosok Nusantara.
“Masalah ini sangat fundamental dalam kehidupan dunia pendidikan kita, sebab mengabdikan diri untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia selama puluhan tahun dengan tingkat kesejahteraan jauh di bawah garis UMR (Upah Minimum Regional) sungguhlah menderita dan tidak adil. Maka dari itu sekali lagi saya meminta kepada kementerian agama bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat membuka ruang untuk mengkaji ulang kebijakan atas formasi rekrutmen PPPK ke depan,” harapnya.
Terkait ancaman mogok nasional, dia meminta untuk memperjuangkan aspirasi melalui jalur perjuangan formal. Dan tak perlu melakukan aksi demo yang bisa merugikan anak bangsa.
“Saya yakin pemerintah mendengarkan aspirasi dari seluruh guru pendidikan agama yang ada. Tak harus demo dan tak mesti mogok mengajar, semua pasti ada solusi jalan terbaik. Dan saya berjanji bahwa DPD RI berkomitmen bersama berjuang dalam mengawal aspirasi ini,” tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi menyesalkan tak adanya formasi guru Pendidikan Agama dalam rekrutmen satu juta guru PPPK 2021. Padahal, AGPAII mengaku sudah melakukan focus grup discussion (FGD) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan DPR.
