Menurut Filep, beberapa daerah yang sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol, sementara pemerintah pusat gencar memasok miras ke Papua.
“Saya melihat bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahannya tidak memiliki niat baik dalam rangka membangun Papua yang lebih baik, Papua yang damai dan Papua yang sejahtera tetapi justru sebaliknya mengeluarkan kebijakan pendistribusian minuman beralkohol,” terangnya.
Lebih dalam, Filep mempertanyakan dampak investasi yang diputuskan oleh pemerintah. Investasi tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Akan tetapi di sisi lain dengan adanya investasi pada industri miras justru akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas di Papua. Filep berharap Presiden Jokowi mengingat tanggung jawab politiknya kepada rakyat Papua.
Ia menuturkan bahwa hampir 95 persen rakyat Papua telah memberikan hak suaranya kepada Joko Widodo pada Pilpres tahun 2019 lalu.
Menurut Filep, Presiden Jokowi setidaknya memiliki tanggung jawab politik kepada rakyat Papua dengan pemilihan presiden lalu bahwa hampir 95 persen rakyat Papua memberikan hak suaranya kepada beliau.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi seharusnya berpikir tidak hanya sesaat tetapi terhadap hal-hal yang akan datang.
“Sekali lagi saya meminta Presiden Jokowi untuk mencabut izin investasi minuman beralkohol di Tanah Papua,” pungkasnya.(JPNN)
