JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah informasi anonim yang diberitakan Reuters, bahwa Indonesia menyetujui proposal junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan umum (pemilu) ulang.
Menanggapi tuduhan itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, bahwa transisi Myanmar menuju demokrasi harus mengikuti keinginan rakyatnya, terutama setelah kudeta militer yang berlangsung pada 1 Februari lalu.
Pernyataan itu diutarakan Retno, setelah muncul laporan yang mengungkap bahwa Indonesia mendorong negara lain di ASEAN untuk mendukung Myanmar melakukan pemilihan umum ulang yang selama ini diserukan militer sebelum kudeta berlangsung. Laporan itu memicu kecaman dari berbagai pihak terutama warga Myanmar.
“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun yang ditempuh di depan harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno melalui pernyataannya.
“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu,” imbuhnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan kondisi kedutaan besar Indonesia untuk Myanmar di Yangon dalam kondisi aman setelah menjadi sasaran demonstrasi pada Selasa (23/2).
“Unjuk rasa dan penyampaian pendapat memang telah berlangsung dari hari ke hari (di Myanmar) termasuk juga terjadi di depan gedung KBRI kita,” kata Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah dalam jumpa pers virtual.
“Sejauh ini, masyarakat Indonesia di Myanmar dalam kondisi aman dan masih dalam perlindungan KBRI kita,” imbuhnya.
Faizasyah menjelaskan, bahwa demonstrasi yang berlangsung di depan KBRI Yangon terjadi akibat salah paham yang dipicu pemberitaan.
“Di mana, Indonesia seolah-olah disebut tengah mencari dukungan negara ASEAN lain untuk mendorong Myanmar menggelar pemilu baru,” ujarnya.
Faizasyah membenarkan, jika dalam waktu belakangan ini, Menlu (Retno Marsudi) tengah melakukan diplomasi ulang alik atau shuttle diplomacy dengan mitra-mitranya yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), guna berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar.
“Saat ini, Menlu Retno memang tengah melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN, mulai dari Singapura, Brunei, dan beberapa hari lagi Menlu Retno juga akan berkunjung ke beberapa negara lain lagi, untuk melakukan konsultasi dengan para mitranya untuk mengumpulkan pandangan terkait situasi Myanmar,” terangnya.