BANDUNG – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Bedi Budiman mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) disarankan untuk berada di ring pertama dalam memberikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, ASN merupakan warga yang berkarir dan mendapat peran strategis dalam keberlangsungan negara. Mengingat, ASN bisa masuk ke dalam sistem negara seperti pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.
“Kalau dia berbeda dalam menerapkan nilai-nilai bernegara, dia bahaya. Begitupun sebaliknya,” kata Bedi di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar Jl Supratman, Sabtu (20/2).
Bedi menjelaskan, saat ini di Jabar setidaknya ada 50 ribu ASN yang bisa menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan negara.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah pusat, provinsi, mapun kabupaten/kota sebaiknya memberikan pembinaan terhadap ASN.
“Di Jawa Barat saya berharap Kesbangpol jadi leading sector untuk kelestarian ideologi di negara kita. Di lingkungan pemerintahan dulu,” katanya.
Menurutnya, pasca reformasi dulu, masyarakat tidak pernah lagi mendapat pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi negara.
“Harus diakui, sejak reformasi, soal kenegaraan kita abai. Soal Pancasila dan lain-lain. Sudah 20 tahun, tak pernah ada lagi, negara hadir dalam konsolidasi ideologi ke masyarakat,” terangnya.
Politisi PDIP asal daerah pemilihan (Dapil) 13 (Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran) menuturkan, dampak dari kurangnya pemahaman ideologi memunculkan kasus-kasus yang tidak mencerminkan sikap saling menghormati perbedaan, terutama saat berlangsung kontestasi politik.
“Kita bisa melihat saat kontestasi politik praktis, semua muncul. Medium menggunakan perbedaan jadi sangat rawan,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, pada November 2019 lalu, Setara Institute mengungkapkan hasil riset yang telah dilakukan selama 12 tahun terakhir.
Hasilnya tingkat intoleransi di antara 34 provinsi, tertinggi berada di Jabar. Intoleransi itu terutama dalam hal pelanggaran kebebasan beragama. (mg1)
