Sebab, berdasarkan temuannya di lapangan, anggaran Rp17,5 juta perunit tidak bisa menghasilkan rumah yang layak untuk dihuni. Terkecuali ada tambahan biaya pembangunan pribadi.
Kendati demikian, dirinya menyarankan untuk anggaran 2021 Rutilahu dinaikan menjadi Rp40 juta per-unit. Untuk bisa lebih membantu masyarakat yang mendapatkan bantuan sampai menyelesaikan rumahnya.
“Rutilahu ini kan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yah. Dana yang dianggarakan perunitnya Rp17,5juta. Itu kan tidak cukup. Berarti harus ada dana swadaya atau pribadi untuk menyelesaikan kekurangan itu,” ucap Jajang.
Menurutnya, jika warga yang mendapatkan bantuan rutilahu tersebut tidak mempunya dana pribadi atau pinjaman dana swadaya lainnya. Dikahawatirkan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.
“Tapi kalau pemeriksaan harus selesainya dengan Rp17,5 juta. Bukan artinya harus memenuhi syarat standar,” hematnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, beberapa waktu lalu dirinya melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Ditemukan ada beberapa rumah yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan Rutilahu tersebut.
Namun, lanjut dia, karena rumah tersebut tidak mempunyai jaminan swadaya dan dana pribadi untuk tambahan pembangunan, maka tidak bisa dilaksanakan.
“Jadi kedepannya kita usulkan dari nilainya, harus naik. Harus mencukupi kepada standar akhirnya. Dari struktur rumahnya kokoh bisa dihuni, ada jambannya mungkin dengan sekitar Rp40 jutaan,” ungkapnya.
Ia pun berharap, kedepannya untuk tahun depan selain diperhatikannya kuantitas. Perlu juga untuk memperhatikan nilainya untuk bisa menghasilkan rumah yang berkualitas.
“Harus naik. Supaya rumah-rumah yang tidak kayak huni dan sangat miskin itu bisa dibantu dengan program rutilahu ini,” harapnya.
Jika anggaran Rutilahu sudah mencukupi, orang yang mendapatkan bantuan tersebut akhirnya bisa menjadi rumah hunian yang layak.
“Saya lihat ada orang yang mendapat kan rutilahu, pada akhirnya lebih bagus. Berartikan cadangannya ada
Rp17,5juta itu hanya stimulus,” paparnya. (win)
