WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau respons negara-negara lain terhadap kudeta militer di Myanmar.
Dia berpandangan bahwa seluruh bagian masyarakat internasional harus bertindak untuk menyelamatkan demokrasi di negara Asia Tenggara tersebut.
“Kami (AS) akan mencatat siapa saja yang bersama rakyat Burma (nama lain Myanmar) di masa-masa sulit ini,” ujar Biden, Senin (1/2) dilansir dari jpnn.com.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa pernyataan bosnya itu ditujukan kepada negara-negara tetangga Myanmar.
“Ini adalah pesan untuk semua negara di kawasan itu,” ujar Psaki kepada wartawan di Gedung Putih. Menurut Psaki, AS telah melakukan percakapan intensif dengan sekutu-sekutunya mengenai situasi di Myanmar.
Namun, dia ogah buka mulut saat awak media menanyakan apakah ada langkah selain sanksi yang tengah dipertimbangkan.
Terpisah, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat Robert Menendez menyarankan Amerika Serikat dan negara-negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi kepada rezim militer Myanmar, sampai mereka melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin terpilih.
Poliitikus Partai Demokrat itu juga terang-terangan menuding militer Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dan kelompok minoritas lainnya di negara tersebut.
Pemerintah Amerika Serikat sendiri tidak pernah menetapkan kekerasan terhadap muslim Rohingya sebagai aksi genosida.
Dukungan untuk pemerintah sipil Myanmar juga diserukan orang nomor satu Partai Republik di Senat AS, Mitch McConnel.
Politikus senior yang memiliki hubungan dekat dengan Aung San Suu Kyi itu mengatakan, militer Myanmar telah melakukan tindakan mengerikan yang harus direspons secara tegas.
“Pemerintahan Biden harus mengambil sikap yang kuat dan mitra kami serta semua negara demokrasi di seluruh dunia harus mengikutinya dalam mengutuk serangan otoriter terhadap demokrasi,” katanya.
McConnell menambahkan bahwa Washington perlu membuat mereka yang berada di balik kudeta menanggung akibat dari tindakan tersebut. Sejauh ini kecaman terhadap militer Myanmar hanya datang dari negara-negara Barat dan kelompok hak asasi manusia (HAM).
Tiongkok, negara terbesar yang berbatasan langsung dengan Myanmar, hanya mengatakan akan terus memantau perkembangan situasi. Beijing selama ini diketahui memiliki hubungan baik dengan militer Myanmar.
