“Ini membebani kepada masyarakat apalagi dengan nilai besar. Karena nilai satuannya bukan puluhan ribu tapi satuan jutaan, nah ini yang saya mintakan ke Distaru ditertibkan,” tuturnya.
Saat ini, Ema masih menunggu laporan dari Distaru untuk menyiapkan serangakain solusi demi mengatasai persoalan tersebut. “Kalau saya inginnya jangan ada yang memanfaatkan jasa itu. Jadi artinya, apakah penggotongan itu disiapkan petugas Distaru, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kondisi seperti ini,” jelasnya.
“Bisa saja kita menambah petugas, tapi saya menunggu laporan Distaru. Yang jelas ini sudah didengar kita, aspirasi ke kita sudah direspon, tinggal menunggu tindakan Kadistaru seperti apa,” tambah Ema.
Baca Juga:Polemik Paslon No 1 Gugat KPU-Bawaslu Kab. Bandung, Gugatan Masih Dinilai LemahJumlah Nakes Penerima Vaksinasi di Kabupaten Bandung Barat Masih Jauh dari Target
Menurutnya, longgarnya pengawasan menjadi salah satu faktor terjadinya praktik pungutan biaya kematian pasien Covid-19.
“Biasanya pelanggaran tejadi karena longgarnya pengawasan. Yang jelas, ruang ini jangan dimanfaatkan tidak jelas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab karena untuk menghadirkan sesuatu yang legal domainnya pemerintah, bukan masyarakat,” tandasnya. (ayu)