Fahmi mempertanyakan, apakah proses penganggaran yang dilakukan tidak efektif, tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna, sehingga terjadi pelonjakkan Covid 19.
Yang kedua, lanjut Fahmi, tata kelola sistem manajemen tim gugus tugas yang mungkin juga harus dikelola bersama, termasuk sebaran SDM dari mulai tingkat tenaga kesehatan sampai kepada tim gugus tugas yang ada dibawah seperti kepolisian, satpol PP atau dinas terkait lainnya.
“Bukan berarti mereka tidak bekerja, namun sinergisitasnya yang kami nilai perlu terus digenjot dan ditingkatkan. Kemudian kenapa angka kasus Covid 19 selalu naik, tidak turun. Efektivitas tim gugus tugas sebenarnya harus di evaluasi, optimalisasinya kemudian kinerjanya,” jelasnya.
Dirinya mengaku prihatin dengan situasi kenaikan jumlah kasus Covid 19 tersebut. Oleh karena itu, Fahmi berharap pemerintah dan masyarakat bisa bahu membahu, karena upaya untuk mengendalikan atau menekan penyebaran Covid 19 merupakan kepentingan bersama, khususnya diwilayah Kabupaten Bandung.
Dikatakan Fahmi, DPRD sendiri di tim gugus tugas Covid 19, secara positioning diwakili oleh pimpinan DPRD. Namun, kata Fahmi, secara teknis memang tidak dilibatkan, yaitu dari mulai penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan hingga controllingnya.
“Hal tersebutlah, yang dikritisi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung. Tapi secara prinsip gugus tugas itu ada di seluruh anggota DPRD,” pungkasnya. (yul)
